upah.co.id – Belakangan ini muncul rencana impor beras untuk memenuhi stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Gudang Perum Bulog. Hal ini dilakukan karena stok di lapangan dinilai minim.
Saat ditanya soal apakah Indonesia perlu impor atau tidak, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menegaskan bahwa stok di dalam negeri mencukupi dan berlebih.
“Jangan tanya saya kalau soal itu, itu kan kebijakan. Kau kalau sudah punya baju harus beli baju lagi? Untuk apa? Kecuali kalau mau gaya,” ungkapnya, saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2022).
Syahrul juga mengklaim bahwa produksi beras tahun ini menjadi yang terbesar. Data ini mengacu pada informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS).
“Lihat data BPS dong kan kita sudah sepakat kalau semuanya menggunakan satu data milik BPS. Bahkan ini tahun lah di mana produksi beras kita terbesar itu data BPS kalo nggak percaya data BPS data siapa lagi?” ungkapnya.
“Kedua saya sebagai Mentan tidak hanya menunggu laporan dari atas kan, dari bawah laporan bupati oke laporan dari gubernur juga seperti itu. Kita di bawah 0,22%,” ujarnya.
Sebagai informasi, sebelumnya diketahui CBP di gudang Bulog terus menipis. Data terakhir yang disampaikan Bulog dan Badan Pangan Nasional, stok CBP tersisa 432 ribu ton dari sebelumnya sekitar 500 ribuan ton.
Menipisnya CBP maka Bulog tidak bisa menjaga stabilitas harga yang tengah meningkat di pasaran. Oleh sebab itu Kementan diminta memasok CBP 600 ribu ton untuk memenuhi jatah minimal 1 juta ton.
Jika tidak kemungkinan akan dilakukan impor beras. Bulog sendiri sudah melakukan kerja sama dengan mancanegara dengan menyimpan stok sebanyak 500 ribu ton beras komersil yang berada di luar negeri.
“Pertama ini clear ya kita harus memahami pemenuhan kebutuhan beras nasional mengutamakan dalam negeri, itu Pak Buwas sudah menyampaikan tadi, tetapi untuk ketersediaan apabila dirasa perlu pengadaan, ketersediaan dari luar negeri itu akan dilakukan,” kata Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, saat ditemui di DPR, Rabu (23/11/2022).
