upah.co.id – Pemerintah Kanada mengumumkan bahwa TikTok akan dilarang pada tiap smartphone yang digunakan oleh pejabat pemerintahan. Larangan tersebut menyusul kekhawatiran negara-negara Barat akan keamanan siber dari aplikasi keluaran China tersebut. Sebelumnya, Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa juga telah menempuh langkah serupa.
Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari The Guardian, Perdana Menteri Kanada , Justin Trudeau mengatakan meski dilarang di kalangan birokrat, dirinya belum dapat memastikan hal yang sama diberlakukan untuk masyarakat umum.
“Saya kira ketika pemerintah mengambil langkah signifikan untuk melarang TikTok bagi seluruh pegawai federal, masyarakat Kanada dari kalangan bisnis hingga individu akan bisa merenungkan keamanan data mereka dan membuat pilihan sendiri,” kata Trudeau dikutip dari The Guardian pada 28 Februari 2023.
Trudeau menjelaskan dirinya hanya akan memberi informasi bagi masyarakat luas dan selebihnya keputusan ada pada masing-masing individu.
“Aku lebih senang memberi informasi yang bisa membantu warga Kanada membuat keputusan terbaik bagi dirinya sendiri,” ujarnya.
Pekan lalu, lembaga pengawas privasi federal dan beberapa jaringannya di Provinsi British Columbia, Alberta, dan Quebec melakukan penyelidikan terhadap TikTok dan memantau apakah aplikasi tersebut mematuhi undang-undang privasi Kanada .
Presiden Dewan Keuangan Kanada , Mona Fortier mengatakan bahwa penyelidikan menunjukkan adanya tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan membahayakan privasi serta keamanan.
TikTok akan dihapus dari seluruh perangkat kerja resmi per Selasa, 28 Februari 2023. Selain itu pemerintah federal juga akan memastikan TikTok tidak dapat lagi diunduh di masa mendatang.
Menanggapi langkah Kanada , seorang juru bicara TikTok mengatakan via email bahwa langkah pemerintah sangat mengherankan dan dilakukan hanya karena keputusan serupa diambil AS dan Uni Eropa.
“Sangat mengherankan bahwa pemerintah Kanada memblokir TikTok di seluruh perangkat kerja resmi hanya karena larangan serupa diberlakukan di AS dan Uni Eropa tanpa menyebutkan masalah keamanan tertentu yang dimaksud maupun mengajukan pertanyaan kepada kami,” kata perwakilan TikTok .
TikTok menyebut pihaknya selalu terbuka untuk membahas masalah privasi dan keamanan.
“Menyingkirkan TikTok dengan cara seperti ini tidak akan menjamin privasi dan keamanan warga Kanada . Yang terjadi justru mencegah pejabat menjangkau publik lewat platform yang dicintai jutaan warga Kanada ,” katanya.
Sebelumnya, TikTok telah menghadapi pengawasan intensif dari AS dan Uni Eropa. Selain didorong faktor keamanan dan privasi data, aplikasi video populer ini juga dikhawatirkan menjadi media untuk promosi pandangan pro-Beijing.
Tentu langkah ini tak lepas juga dari faktor perang teknologi antara China dan AS yang belakangan makin memanas imbas kasus balon mata-mata.
Di Uni Eropa, para staf yang bekerja di kantor pemerintahan akan diwajibkan untuk menghapus aplikasi TikTok sebelum 15 Maret mendatang. Bahkan, di Norwegia yang notabene bukan anggota Uni Eropa, seorang menteri terpaksa meminta maaf karena gagal menutupi fakta bahwa ia memasang TikTok di smartphone resminya.***
